15 JULI 2020
Menjaga Kampanye Pemilu Tetap Ramah Lingkungan

Sumber:

Menjaga Kampanye Pemilu Tetap Ramah Lingkungan

Oleh: Ahmad Arfah Fansuri Lubis

 

Pemilihan Umum (pemilu) pada 17 April 2019 mendatang akan serentak memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) baik pada tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi, hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Dalam rangka mememberikan kesempatan kepada calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif memperkenalkan diri beserta visi misi kepada rakyat sebagai pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberikan waktu untuk berkampanye yang dapat dilakukan sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Pada rentang waktu itulah para calon melakukan banyak hal untuk menarik simpati konstituen, mulai dari pemasangan alat praga kampanye (apk), hingga turun langsung menyentuh masyarakat yang ada di daerah pemilihannya.

Di proses kampanye itu sayangnya masih banyak yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan yang tetap harus dijaga. Mulai dari memasang alat peraga kampanye (apk) dengan memakunya di pohon, apk yang dipasang tidak beraturan di jalanan, hingga apk yang rusak dan menjadi sampah-sampah baru.

Persoalan ini agaknya menjadi hal yang terus saja dibahas menjelang pemilu maupun pilkada, namun hingga sekarang belum ada langkah konkrit untuk menghentikan persoalan yang berdampak pada kerusakan lingkungan ini.

Aspek Hukum

Pemasangan apk di pepohonan merupakan sesuatu yang secara nyata salah, hal ini sejatinya bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2018. Pada pasal 34 ayat 5 dijelaskan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PKPU tersebut dijelaskan pemasangan alat peraga harus sesuai dengan peraturan perundang undangan, penggunaan pohon apalagi memakunya merupakan pelanggaran undang undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan kata lain, calon legislatif maupun eksekutif manapun yang menggunakan pohon sebagai tempat peletakan apk dapat digugat dan dikenakan sanksi sesuai hukum.

Para kandidat maupun tim kampanye harus memahami kerusakan pohon akibat dipaku dan dipasangi alat peraga kampanye. Ketika pohon dipaku, dibaut, dikawat maupun benda logam lainnya, makan kambium yang terkandung dalam pohon menjadi rusak. Dengan rusaknya bahagian bahagian pohon karena tertanam paku ataupun benda lainnya, pohon akan lebih cepat mati dan tumbang.

Aspek kebersihan lingkungan

Selain aspek hukum yang menjadi pembatas pemasangan apk di pohon, para kandidat maupun juru kampanye juga harus melihat sisi kebersihan yang timbul dari pemasangan apk yang tidak sesuai aturan.

Jika dilihat di wilayah Medan dan sekitarnya saja, penulis melihat banyak pemasangan apk yang bertumpuk dan memberi kesan kumuh terhadap lokasi tersebut. Lebih-lebih apk yang dipasang acap kali menutup berbagai rambu- rambu lalu lintas yang ada, ini juga menjadi persoalan yang harus diperhatikan.

Bukan hanya itu, ada apk yang berserakan dijalanan karena tali pengikatnya putus tertiup angin maupun tertabrak pengguna jalan. Bahan apk yang rata-rata terbuat dari plastik menjadikannya tidak habis terurai, sehingga apk yang rusak dan jatuh harus dibuang ke tempat sampah atau harus berada di tempat asal dan menjadi sampah yang berserakan di jalanan.

Jika terjadi kondisi seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab membersihkan apk yang berserakan itu? Selayaknya yang memasang apk lah yang bertanggung jawab, walaupun petugas kebersihan dari dinas kebersihan tiap harinya bekerja.

Sanksi

Permasalahan pemasangan apk tidak sesuai aturan yang berlaku ini sudah bukan lagi masalah baru, seperti yang diuraikan diatas hal ini adalah masalah yang terjadi menjelang pemilu maupun pilkada. Namun masih banyak yang melanggar, hal ini menjadi bukti bahwa walaupun ada peraturan yang mengikat, hingga hari ini belum ada sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan?

Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) sejatinya sudah mengambil langkah-langkah seperti penurunan apk, namun hal itu sepertinya tidak cukup memberikan efek jera. Penulis ingin mengajak kepada masyarakat untuk langsung mengambil langkah tegas menghukum para pelaku pelanggaran itu, mungkin tidak dengan proses hukum yang berlaku, satu-satunya langkah yang bisa diambil untuk memberikan hukuman kepada pelaku dengan tidak memilihnya.

Sebagai pemilih yang cerdas dan rasional, tentu kita paham para pelanggar peraturan tidak layak dipilih dan dimenangkan. Oknum-oknum pelaku perusakan lingkungan itu harus diberi sanksi tegas, paling tidak dengan cara tidak membiarkan ia menikmati kemenangan.

Hal ini tentu jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan kepada para perusak lingkungan di luar negeri, mereka yang merusak lingkungan bisa diburu oleh kelompok radikal pecinta lingkungan yang tergolong kepada eco terorism.

Penulis adalah aktivis HMI dan pegiat rumah pemuda kewarganegaraan.

Komentar